Efek Korona, SMK di NTB Belum Boleh Gelar Prakerin
Pandemi Covid-19 membuat kegiatan praktik kerja industri (prakerin) siswa SMK tertunda. ”Sampai sekarang, kami masih melarang kegiatan itu,” kata Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB H Makbullah, pada Lombok Post, Rabu (2/12/2020).
Prakerin memang sangat penting bagi siswa SMK. Ini menjadi cara mengimplementasikan materi yang didapat di sekolah. Dengannya, siswa SMK juga mengetahui dunia kerja sesungguhnya. ”Mereka akan dilatih, bagaimana bekerja secara profesional, komunikasi dan koordinasi yang baik, dan pastinya membentuk etos kerja,” tegas dia.
Prakerin merupakan salah satu jati diri SMK. ”Konsep belajar di SMK adalah 30 persen teori dan 70 persen itu praktik, maka SMK wajib mengadakan kegiatan ini,” jelasnya.
Sejumlah SMK maupun pihak Industri dan Dunia Kerja (Iduka), sudah berkonsultasi mengenai prakerin. ”Sudah ada beberapa Iduka dan lebih dari 10 SMK sudah datang ke kami minta izin,” jelasnya.
SMK yang paling banyak meminta izin prakerin, untuk kompetensi keahlian perhotelan, pemasaran, bisnis manajemen, perkantoran. Namun dengan berat hati, dinas belum bisa memberi izin.
”Karena kami masih menunggu hasil konsultasi ke pusat,” tegasnya.
Sembari menunggu, ia menyarankan Iduka membuat surat pernyataan, untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ”Kalau misalnya anak-anak sudah diizinkan prakerin, diterapkan secara ketat, sehingga terjamin keamanan dan perlindungannya,” kata Makbullah.
Harapannya, dengan penyesuaian SKB empat menteri terbaru, pelaksanaan prakerin bisa dilakukan tahun depan. ”Mudah-mudahan ya, ada kabar baik mengenai hal ini,” jelasnya.
Prakerin SMK bisa berlokasi di dalam dan luar daerah. ”Kalau yang di luar daerah, pasti ada pengaturan tertentu, misalnya seperti di Bali, mau masuk ke sana masih memberlakukan rapid test,” pungkasnya.
Plt Kepala SMK N 1 Sekotong Sulman Haris mengatakan pihaknya juga terus memikirkan hal ini. Menyiasati agar peserta didiknya tidak kehilangan momentum prakerin, sekolah menggantinya dengan project base learning.
”Solusi sementaranya seperti itu, kasihan anak-anak tidak bisa mempraktikkan apa yang dipelajarinya selama ini,” jelas dia.
Pihaknya pun pernah mengusulkan, pada kegiatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Usulannya agar kompetensi keahlian kemaritiman bisa menggelar prakerin. ”Agar ada kebijakan khusus, kan nggak ada Korona di tengah laut,” tegasnya.
Tetapi Dinas Dikbud NTB tidak memberi izin. ”Kami menerima keputusan itu, ya mudah-mudahan tahun depan, Bulan Januari ini bisa anak-anak kami ikut prakerin,” harapnya.
Sumber (Lombok Post, 03/12/2020)
