Wagub NTB Minta 11 Dinas Pendidikan Bersinergi
Dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota dengan provinsi perlu bekerja sama. Kerja sama itu diperlukan untuk mencari solusi atas persoalan pendidikan NTB. ”Bagaimana cara kita untuk bisa memiliki sistem kerja sama atau partnership yang baik,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam rapat koordinasi (rakor) di aula Handayani Dinas Dikbud NTB, Selasa (9/3/2021).
Ia menyerukan, antarlembaga tak jalan sendiri-sendiri. Semua seharusnya saling mendukung satu sama lain. Meski pun kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan itu berbeda. ”Pemprov fokus menangani pembinaan SMA sederajat sedangkan jenjang SD dan SMP merupakan kewenangan pemkab dan pemkot,” ujarnya.
Ditegaskan, ketika salah satu jenjang terjadi persoalan, maka semua harus sama-sama mencari solusi. Bukan lepas tangan dengan alasan bukan bagiannya. ”Misalnya ada masalah di SMP lalu itu dikatakan, urusan kabupaten dan kota, kemudian dikbud provinsi lepas tangan, itu tidak bisa,” tegasnya.
Persoalan pendidikan di NTB membutuhkan penanganan segera. Misal, masih tingginya angka buta aksara. NTB masuk dalam enam daerah dengan buta aksara Indonesia tertinggi. Pertama Papua dengan 21,9 persen. Disusul NTB 7,46 persen, NTT 4,24 persen, Sulawesi Selatan 4,22 persen, Sulawesi Barat 3,98 persen, dan Kalimantan Barat 3,81 persen. Data buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun. ”Mengapa buta aksara masih terus menjadi PR?” tanya wagub.
Begitu juga berbicara PAUD HI. Wagub menekankan, program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Semua pihak harus bekerja sama bahkan sampai ke tingkat desa. ”Karena yang kita harapkan dari PAUD Holistik Integratif (HI) ini berbasis desa. Karena kalau di desa maka PR kita, akan otomatis banyak terselesaikan,” kata dia.
Orang nomor dua di NTB ini meminta stakeholder terkait, menyusun regulasi teknis yang berkelanjutan. ”Semuanya akan mudah, kalau kita sudah samakan persepsi, kita bisa saling gotong royong,” pungkasnya.
Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan menegaskan, rakor yang digelar bertujuan, mencari strategi terbaik, mengatasi persoalan pendidikan di NTB. ”Cara saya nanti akan mendengar paparan dari kabupaten dan kota, selama ini teknisnya seperti apa, jadi provinsi nanti bisa memayunginya,” tegas dia.
Ia memastikan, cara ini bukan upaya mengambil alih pekerjaan dinas pendidikan di kabupaten dan kota. ”Kami itu supporting, karena tugas kami di provinsi adalah koordinatif, pada PAUD HI dan buta aksara,” jelasnya.
Sumber (LombokPoet, 10/03/2021)
