Jangan Curang, Asesmen Nasional Tak Butuh Joki
Jelang pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) 2021, pemerintah coba mengantisipasi potensi kecurangan.
”Salah satu yang paling kami waspadai adalah adanya praktik joki,” ujar Sekretaris Panitia AN 2021 Dinas Dikbud NTB Purni Susanto, pada Lombok Post, (10/9).
Misalnya, pemerintah telah menentukan siswa yang menjadi peserta AN 2021 sekolah A atas nama Lalu Rudi. Namun, sekolah A menggantinya dengan Budi, siswa lain yang dianggap lebih baik.
”Alasannya si Budi ini diharapkan lebih bisa menjawab soal-soal AN, sementara si Lalu Rudi dikenal anak yang kurang cerdas,” terangnya.
Tak menutup kemungkinan, sekolah menyamarkan identitas siswanya. Rangkaian kecurangan terstruktur itu dilakukan demi nilai yang lebih baik, sehingga mengangkat nama sekolah.
”Panitia sangat khawatir kalau ini terjadi, karena belakangan ini timbul guyonan-guyonan tentang joki ini,” ujarnya.
Dikbud NTB meminta, jangan sampai momentum pemetaan mutu dan kualitas pendidikan malah dinodai. ”Kami juga menekankan di sini, jangan sampai ada oknum guru, panitia, atau sekolah yang terlibat perjokian,” kata pria yang juga menjabat sebagai kepala Seksi Kurikulum, Bidang Pembinaan SMA, Dinas Dikbud NTB ini.
Hal ini telah diterangkan sebelumnya, dalam POS AN Berbasis Komputer (ANBK) 2021. Salah satu pelanggaran berat AN adalah membiarkan atau menyuruh orang lain mengikuti AN mengatasnamakan peserta AN selain peserta cadangan.
”Selain itu, siapa pun memfasilitasi joki, termasuk pelanggaran berat dan tentu saja memiliki sanksi tertentu,” tegas Purni.
Tak main-main, pengawas atau proktor yang terlibat praktik curang ini, akan diberhentikan dari jabatannya. Tak hanya itu, namanya akan masuk catatan daftar hitam.
Kemudian, sekolah/madrasah yang terlibat diberi sanksi oleh dinas pendidikan atau kemenag setempat. ”Bahkan ada sanksi administasi berkaitan dengan jabatannya sebagai ASN,” tandasnya.
Kepala LPMP NTB Mohamad Mustari menegaskan, semua pihak harus serius melaksanakan AN 2021. Kegiatan ini merupakan, salah satu upaya pemerintah dalam rangka evaluasi pendidikan di Indonesia.
”Ada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar,” jelasnya.
Semangatnya adalah pemetaan untuk perbaikan. Bukan lagi kompetisi antar sekolah atau daerah untuk menunjukkan diri sebagai yang terbaik. ”Hasilnya akan berdampak pada pemangku kepentingan di tiap daerah dan satuan pendidikan,” tegasnya.
Sumber (11/09/2021)
#ntbsehat&cerdas
