TIGA AGEDAN SEKALIGUS DI JAKARTA
Mewakili Gubernur bersama Kadisnaker Provinsi NTB mengikuti Rakor Kebijakan dan Program Pendidikan Vokasi serta peluncuran Perpres 68 th 2022 tentang Pendidikan Vokasi di hotel Holiday in& Suite Glodok Jakbar dan Hotel Sangri LA Jakpus, 20-22 Feb 2023
Keynote speaker : Menko Ekonomi (Dr (Hc) Airlangga Hartato, Mendikbud ristek, Menaker dan Perwakilan Dubes Jerman
Agenda :
1. Rakor Kebijakan dan Program Dirjen Vokasi
2. Peluncuran Perpres 68 th 2022
3. Talkshow perwakilan Menko Ekonomi, Dirjen Vokasi, Kadin dan Pemerintah Jerman
Infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah dua pilar utama yang harus dipenuhi untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya membangun komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menyiapkan SDM tersebut, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Menteri Pendidikan, Kebudyaaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyusun peraturan baru terkait peningkatan mutu pendidikan vokasi. “Ke depan, dengan hadirnya Perpres Nomor 68 Tahun 2022 yang kita luncurkan pada hari ini, saya yakin transformasi dunia pendidikan vokasi akan semakin terakselerasi,” ujar Mendikburistek yang hadir pada acara peluncuran.
Sebagai narasumber utama, Mendikbudristek menyampaikan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan upaya pembenahan pendidikan vokasi yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi. “Empat poin yang harus selalu kita jadikan landasan dalam upaya mengakselerasi peningkatan kualitas satuan pendidikan vokasi, baik itu jenjang SMK maupun perguruan tinggi vokasi,” ucapnya.
Tujuan dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini, kata Mendikbudristek, adalah untuk mewujudkan SDM vokasi yang kompeten, dibutuhkan di dunia pasar kerja, serta mampu berwirausaha. “Yang kita lakukan dengan revitalisasi ini adalah mentransformasi paradigma pendidikan vokasi dari yang sebelumnya bersifat _supply-oriented_ menjadi _demand-oriented_, sehingga lulusan pendidikan vokasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat,”
“Ujung-ujungnya, kunci dari kesuksesan seluruh program vokasi kita adalah partisipasi industri. Semakin besar peran industri, semakin baik SMK kita, perguruan tinggi vokasi kita, serta fakultas vokasi kita. Jadi seluruh strategi ini adalah untuk bagaimana caranya agar sekolah-sekolah ini, benar-benar dioperasikan dan orientasinya adalah dari industri,” tutur Mendikburistek.
enam ruang lingkup dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut adalah :
pertama, perancangan Sistem Informasi Pasar Kerja untuk membantu satuan pendidikan mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten, mulai dari jumlah, jenis, sampai lokasinya.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, _link and match_, dan SMK Pusat Keunggulan.
Ketiga, penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis _link and match_ dan _dual system
Keempat, penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, _future job, skilling, reskilling_, dan _upskilling_.
Kelima, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan.
Dan keenam, peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Jika keenam hal tersebut dapat kita penuhi, saya yakin lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia dapat melahirkan lulusan dengan kompetensi unggul yang siap menjawab kebutuhan hari ini dan masa depan,” ujar Mendikbudristek.
Semoga bisa diimplementasikan dengan baik kolaborasi Pendidikan, tenaga kerja, ekonomi dan Kadin di NTB
“Sa-Ya Bisa
Hebat
dan Luar Biasa”
#ntbsehat&cerdas
