Inovasi SIDIK JARI berhasil menjadi salah satu Top eNTeBeNOVIK 2019 Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemprov NTB

Profil PPID Dinas Dikbud NTB

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi dari setiap Badan Publik, dimana hak tersebut telah dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

Untuk itu, sebagai salah satu Badan Publik di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB telah membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) yang akan memberikan pelayanan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan Dunia Pendidikan khususnya di NTB.
Selengkapnya . . .

Latar Belakang

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi